reformasi intelijen indonesia - An Overview
reformasi intelijen indonesia - An Overview
Blog Article
To browse Academia.edu and the broader World wide web more quickly plus much more securely, remember to take a few seconds to up grade your browser.
[9] Hal utama yang perlu diperhatikan dalam reformasi intelijen adalah mengubah paradigma intelijen dari alat penguasa dengan kewenangan dan kekuasaan yang tak terbatas menjadi intelijen sebagai organisasi atau producer
Oleh sebab itu jika karakter intelijen yang independen dirusak oleh kepentingan politik, maka Indonesia kehilangan imunitas terhadap kerawanan dan ancaman yang semakin kompleks.
Seiring dengan perubahan lanskap panggung politik nasional, dengan mengusung konsep reformasi, membuka harapan baru tampilnya performan intelijen, sebagai pilar utama keamanan nasional yang parallel dengan prinsip demokrasi,transparansi dan akuntabel, melalui proses reformasi intelijen. Method besar reformasi intelijen negara, harus berpedoman pada karakteristik intelijen yang independen dan berpedoman pada kepentingan politik negara.
tersirat etika utilitarianisme yang menilai baik-buruk tindakan berdasarkan manfaat pada sebanyak mungkin orang. Praktik penahanan, penyadapan, bahkan penghilangan nyawa musuh tidak bernilai pada dirinya, melainkan bernilai sejauh untuk mampu melindungi nyawa warga sipil dari ancaman serangan bom bunuh diri.
e. foundations set up beneath international legislation, to operate in Indonesian territory, provided which the Procedure is in partnership with the Indonesian Basis and only in the parts of social, religion and humanity.
untuk melakukan operasi dan ternyata kegiatan/operasi tersebut terbukti melanggar hukum. Dalam kasus ini seharusnya ada hukum yang mengatur perlindungan terhadap personel intelijen negara yang melakukan tindakan melanggar hukum, karena kesalahan dari sang consumer dalam memberikan perintah.
This information examines the complexities encompassing violence by Muslims in the direction of the Ahmadiyya community in Indonesia in its new era of democracy. Violence emerged in 1998 inside the put up-Suharto period when some Muslim teams, such as Front Pembela Islam (FPI), claimed that Ahmadiyya is a deviant group (aliran sesat) according to Islamic orthodoxy. This informative article will work to realize why and how Ahmadiyya turned a concentrate on of violent assaults by some Muslim teams during the write-up-Suharto period by thinking about the increase of Islamic fundamentalist groups for the duration of this time of latest-observed religious liberty. In doing this, I talk to how politics, financial system and Islamic theology emerged as sizeable variables that contributed towards the assault. By means of pinpointing particular case experiments of attacks in metropolitan areas throughout Java and Lombok, I also explore how federal government makes the coverage to find the very best Option And the way significantly the efficiency of the plan to unravel the trouble. Kata Kunci: Ahmadiyah, kekerasan, politik dan kebijakan negara 27
Alih-alih menjalankan fungsi deteksi dan cegah dini, intelijen negara asik memainkan peran sebagai eksekutor dan menjadi algojo bagi kepentingan partai politik tertentu. Bahkan intelijen negara mengalami kegamangan, pada pesta demokrasi yang baru lalu, akibat tarik menarik kekuatan politik papan atas.
” The system for public information and facts requests is becoming more and more futile as being the Commission’s decisions were being overturned in the event the related government institution appealed the decision to the Administrative Court. These kinds of developments have produced sizeable community participation challenging.
Konfik yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah pada 1998-2001 juga merupakan salah satu contoh. Konflik di Poso melibatkan konflik antara agama Islam dan Kristen yang berakibat pada kerusuhan massal yang memakan banyak korban meninggal, korban luka, dan tempat peribadatan dan rumah yang dibakar oleh oknum tidak bertanggung jawab.
The gathering of People best significant-position advisers on the President and Vice President shall be tackled collectively as the Cabinet. The subsequent desk is made up of publicly accessible information on the ministries and various departments in the current Cupboard as of June 9, 2019:
The Legislation on Foundations and related rules outline a list of regulations pertaining to foundations founded by overseas men and women or entities. The Legislation mandates a minimum contribution to the muse’s property of a hundred million IDR (USD 10,000). For registration, the minimum amount contribution needs to be documented, the overseas particular person/entity ought to deliver identification, and there have to be an announcement that the muse will not be harmful to your Indonesian Modern society, country and region.
The tests contained questions about marital standing, sexual orientation, willingness to be a 2nd wife, and also religious views. The examination follows the passing of Legislation No. 19/2019 which variations Corruption Eradication Fee position being an impartial agency to some state company. The transform involves present situs web officials to undergo a exam to be a state apparatus.